JAKARTA - Belum usai polemik keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah kini memunculkan kembali usulan lama yakni pemilihan gubernur melalui DPRD.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo berpendapat usulan mengembalikan pilkada dari sistem pemungutan suara menjadi melalui DPRD itu akan menimbulkan kontroversi baru.
"Memang di Pasal 18 (UU 32/2004) tidak ada penyebutan dipilih langsung atau melalui DPRD. Tetapi apakah kalau dikembalikan DPRD mendapat kepercayaan publik (untuk memilih gubernur)?," ujar Ganjar kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/12/2010).
Menurutnya pemilihan langsung harus dipertahankan tentunya dengan melakukan evaluasi ulang. "Mesti ada perbaikan sistem. Aturan kampanye kalau pemilukada langsung," sambungnya.
Ganjar sendiri berharap pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian menyeluruh sesuai dengan kondisi yang berkembang di masyarakat. Bila tidak, "ini kontroversi berikutnya," tutupnya.
