JAKARTA - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lamban menyelidiki perusahaan yang diduga menyuap Gayus Tambunan.
KPK kalah cepat dibanding Kepolisian yang sudah lebih dahulu meminta data 151 perusahaan yang pernah ditangani Gayus dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Sabtu kemarin.
“KPK lamban menangani soal Gayus, malah didahului oleh Kepolisian,” katanya kepada wartawan di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Minggu (16/1/2011).
Emerson juga mempertanyakan langkah Kepolisian meminta data dari Ditjen Pajak tak lama setelah KPK memutuskan untuk memanggil dan memeriksa semua perusahaan yang pernah ditangani Gayus. Keputusan untuk mengusut perusahaan ini disampaikan Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan, Kamis pekan lalu.
“Sikap polisi ini aneh, terkesan untuk menutup kasus Gayus ditangani KPK,” ujar Emerson seraya menambahkan kemungkinan ada persaingan antara KPK dan Kepolisan dalam menuntaskan kasus Gayus.
Agas pengusutan perusahaan tersebut benar-benar tuntas, Emerson mendesak agar Kementerian Keuangan juga memberikan data yang sama kepada KPK.
“Nampaknya polisi menghalangi KPK untuk menangani kasus perusahan-perusahaan yang terkait pajak,” ujarnya.
Namun, kekhawatiran Emerson dibantah Juru Bicara KPK Johan Budi SP. Dia mengatakan Kepolisian tidak menghalangi peran KPK. Malahan, dalam beberapa pekan terakhir, Polri selalu mengundang KPK dalam ekspos kasus Gayus.
“Jadi enggak perlu khawatir. Saya kira Kepolisian mempunyai niat baik dengan mengajak KPK ekspos kasus ini beberapa kali. Bahkan, penyidik dari Polri beberapa kali datang ke KPK. Jadi, ada sinergi yang baik,” katanya saat dikonfirmasi okezone.
