(ilustrasi)
SURABAYA – Ketua Umum Partai Hanura Jendral (Purn) Wiranto membuka diskusi panel di Universitas Surabaya (Ubaya). Diskusi panel itu bertemakan 'Dampak Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Perekonomian Rakyat di Jawa Timur'.
Dalam paparannya, Wiranto menyebutkan, fenomena-fenomena pilkada yang banyak menciderai Demokrasi.
Seperti penyelenggaraan yang penuh masalah, maraknya politisasi uang, gebyar atribut, serangan fajar, hingga proses transaksi jabatan. "Prinsipnya demokrasi saat ini selalu dihubungkan dengan uang," kata Wiranto, Selasa (30/11/2010).
Sedangkan korelasi pemilukada dengan ekonomi kerakyatan adalah sangat berkaitan erat. Maraknya politik uang dalam setiap pemilukada tentunya akan menganggu obyektivitas. Imbasnya yang dipilih hanya mereka yang berkantong tebal. Hasilnya tentu akan menjadi pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat.
Termasuk juga dengan transaksi jabatan. Pemilukada tentunya membutuhkan uang sangat banyak. Dengan demikian butuh investor untuk pendanaan dengan berbagai perjanjian jika sudah menjabat.
"Saya juga heran ketika ada seorang pengusaha yang datang kepada saya untuk salah satu calon kepala daerah," ungkap Wiranto.
Konkretnya, tambah Wiranto, dampak langsung pemilukada terhadap ekonomi kerakyatan berpengaruh tapi tidak signifikan dan hanya bersifat sesaat saja. Namun dampak tidak lansungnya yang sangat besar. Yakni, tidak menjamin terpilihnya pemimpin berkualitas yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan.
"Intinya, pemilukada seperti ini akan berdampak yang negatif terhadap ekonomi kerakyatan," tukas mantan Ajudan Presiden Soeharto ini.
