JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menanggapi perkembangan situasi di Yogyakarta. Melalui Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai, Presiden mengatakan sangat menghargai berbagai pandangan, saran, dan masukan dari masyarakat Yogyakarta.
"Karena saat ini masih tahap penggodokan yang komprehensif, Presiden menyarankan agar masyarakat dapat berpikir jernih untuk menyampaikan usulan substansi yang konstruktif kepada Pemerintah maupun DPR," katanya melaluir rilis kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Selasa (14/12/2010).
Velix menambahkan, SBY juga sangat menaruh hormat kepada masyarakat Yogyakarta. Melalui penyelesaian Undang-Undang Keistimewaan DIY yang merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 18B Ayat 1 UUD 1945, pemerintah ingin memberikan kepastian payung hukum yang jelas perihal otonomi asimetris bagi Yogyakarta.
"Tujuannya, substansi dari keismewaan ini perlu diwadahi dalam kerangka hukum yang jelas," katanya.
Lebih lanjut, Velix mengatakan penyusunan RUUK DIY tidak diletakkan dalam kerangka politik praktis, namun diletakkan dalam kerangka menyusun tatanan otonomi asimetris yang dapat memadukan pilar keistimewaan, pilar NKRI, dan pilar nilai-nilai demokrasi.
"Dalam menyusun RUUK ini, prinsip-prinsip ke-bhinneka-an, kekhususan, hak asal-usul daerah, kerakyatan, dan sosial budaya selalu dikedepankan oleh pemerintah," ujarnya.
Selain itu, dalam merumuskan model kepemimpinan DIY, Pemerintah tidak ingin merancang undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, kata Velix, Presiden SBY mengajak semua pihak untuk mencari titik temu, baik mereka yang meletakkan argumen pada Pasal 18 B Ayat 1, maupun mereka yang berpendapat atas dasar Pasal 18 Ayat 4.
"Dengan demikian, kita semua mencapai tatanan demokratis yang bersifat istimewa. Tatanan yang tetap memberi hak, peran, dan peluang yang besar kepada pewaris Kasultanan dan Pakualaman," ujarnya.
