Ilustrasi
JAKARTA - Fraksi Partai Golkar DPR setuju mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam.
Hal ini berbeda dengan sikap pemerintah yang diputuskan dalam sidang kabinet pekan lalu, yang menginginkan gubernur dan wakil gubernur dipilih rakyat melalui pemilihan demokratis.
“Dengan situasi sekarang kita mengikuti apa yang diinginkan masyarakat Yogyakarta, supaya mudah dan diselesaikan sebaik-baiknya. Tapi, kita tunggu saja sikap pemerintah supaya tidak berlarut-larut dan bisa diselesaikan secepatnya,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/12/2010).
Fraksi Golkrar berharap, Pemerintah segera menyelesaikan rumusan akhir draf RUU Keistimewaan Yogyakarta dan menyerahkannya ke DPR supaya polemik saat ini tak berlarut-larut.
“Situasi sedang susah di sana dan ini lagi gejolak. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat coba kita jalankan,” katanya.
Setya menambahkan, berdasarkan survei dan masukan dari Fraksi Partai Golkar di DPRD DIY, sekira 60-70 persen masyarakat menginginkan penetapan. Ini bertentangan dengan survei yang diklaim Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, Sabtu 4 Desember lalu, bahwa 71 persen masyarakat Yogyakarta menginginkan pemilihan langsung.
“Kenyataannya setelah evaluasi baik Fraksi di DPR dan Fraksi Golkar di DPRD sana, 60-70 persen menghendaki ditetapkan bukan dipilih. Pemerintah tentunya memerhatikan apa yang diinginkan masyarakat,” katanya.
