Wakil Ketua DPR Pramono Anung
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo menilai perdebatan mengenai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta sudah cenderung masuk ke ranah politik praktis seperti kalkulasi menjelang Pemilu 2014.
Hal itu dikatakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyikapi langkah pemerintah yang hingga kini lebih sibuk berpolemik di luar dan belum juga menyerahkan draf RUU tersebut ke DPR.
Padahal, dalam berbagai kesempatan baik langsung atau melalui staf khusus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menegaskan penyusunan RUU itu tidak diletakkan dalam kerangka politik praktis.
"Ini tidak murni semata masalah keistimewaan tapi sudah kompleks karena sudah terlalu banyak yang bicara soal keistimewaan Yogyakarta, tidak lagi murni soal bagaimana penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur tetapi banyak perhitungan di dalamnya termasuk bagaimana (Pemilu) 2014 nanti," kata Pramono kepada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (15/12/2010).
Pramono berpandangan, seharusnya pemerintah tidak perlu berpolemik di luar atau melakukan sosialisasi secara dini karena toh pembahasan RUU itu nantinya dilakukan di DPR.
Awal Desember lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada sejumlah wartawan di Istana Negara mengatakan, RUU Keistimewaan DIY sedang difinalisasi dan akan diajukan ke DPR pada Senin 6 Desember lalu. Namun, rencana tersebut masih tertunda hingga hari ini.
Menyangkut sikap DPRD DIY yang memutuskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur melalui penetapan, Pramono optimistis DPR akan memiliki sikap yang sama. Karena sejarah DIY memang berbeda dengan daerah lain.
"Ada perjanjian mengikat antara Sultan Hamengku Buwono IX dengan Bung Karno sehingga aspek sejarah ini harus juga menjadi perhatian," ujarnya.
