Pramono Anung
JAKARTA - Wakil Ketua DPR yang juga anggota Fraksi PDIP Pramono Anung menilai, mundurnya Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo dari Partai Demokrat (PD) dan Ketua DPD PD DIY menjadi pelajaran bagi pemerintah.
Pramono menganggap sikap GBPH Prabukusumo itu merupakan bentuk kesatuan sikap antara warga Yogyakarta dan keraton terkait polemik mekanisme pemilihan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Itu merupakan bentuk pesan bagi pemerintah, bahwa mereka (warga Yogyakarta) memiliki satu suara dalam menyikapi bentuk pemerintahan Yogyakarta,” ungkap Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2010).
Menurut Pramono, pemerintah sebaiknya tidak memaksakan kehendak dengan memutuskan pemilihan langsung bukan penetapan.
“Tentunya pemerintah harus mengedepankan pendekatan budaya dalam menyelesaikan masalah ini. Harusnya sistem yang telah ada diadopsi saja dalam ketatanegaraan,” imbuhnya.
DPR, kata dia, masih menunggu draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang masih digodok pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri. Dia berharap draf diserahkan segera agar bisa langsung dibahas.
“Draf RUUK DIY memang belum kami terima. Jika sudah rampung dan sudah diterima, baru akan dibahas Bamus (badan musyawarah) untuk kemudian dilanjutkan ke rapat pimpinan,” katanya.
